MEDIA LIGHT 22 - Izin Penggunaan Karya Cipta

Salah satu kasus membahas mengenai tayangan berita terhadap Al Fayed yang mana menggungat salah satu media disana karena mempublish informasi yang palsu. Hal tersebut terjadi ketika Al Fayed memberikan klarifikasi 2 hari setelahnya melalui konferensi pers tetapi informasi yang terbit dalam media tersebut masihlah laporan yang lama, akibatnya opini public mengenai Al Fayed menjadi buruk. 

Media tersebut bisa dianggap tidak salah karena mereka mempublish laporan yang benar dan menerbitkan sesuai dengan jadwal penerbitannya. Tetapi harus membuat klarifikasi mengenai pemberitaan yang salah dan melakukan verifikasi di edisi selanjutnya.

Selain itu ada kasus “Pro Sieben” yang mana pengadilan mengambil keputusan untuk menarik film dari masyarakat karena kritik berdasarkan nilai seni dan budaya dari film tersebut. Pengadilan tinggi dalam menangani kasus ini mendukung pandangan Laddie J yang menyebutkan bahwa kritik terhadap pekerjaan tidak terbatas terhadap style pekerjaan tersebut. 

Terdakwa sendiri menampilkan rekaman televisi untuk mengkritik catatan jurnalisme, tetapi pengadilan banding memutuskan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran karena rekaman televisi tersebut digunakan untuk tujuan kritik atau ulasan. Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah kritik atau ulasan dari sudut pandang etika tetapi hanya memutuskan dari hukum yang ada.

Di luar negeri hak cipta mengenai produk jurnalisme sangat dijunjung tinggi sedangkan dalam negeri hal itu masih belum bisa diresapi oleh orang – orang yang berkecimpung di media. Beberapa dari mereka bahkan ada yang melakukan kloning berita, walaupaun berita tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa tetapi masih bisa di crosscheck jika berita tersebut adalah hasil cloning. 

Tetapi bukan hanya wartawan saja yang melakukan cloning, tetapi media yang masih dalam satu grup juga melakukan cloning, hal ini sangat merugikan bagi wartawan yang mana namanya sering dihapus. 

Hal ini sangat jarang diangkat ke pengadilan, apalagi belum ada kejelasan hokum yang mengatur masalah ini walaupun melanggar etika. Menurut Ketua Dewan Pers, hak cipta karya jurnalistik menjadi milik pers, bukan pribadi. Kecuali jika wartawan membuat karya yang bukan jurnalistik, misalnya melukis, menggambar, atau membuat puisi. Kalau hak cipta tumbuh dari kegiatan jurnalistik, ada dua kepentingan yang berhadapan, yaitu media dengan wartawannya. 

Selain itu, proses jurnalistik dinilainya tidak memenuhi syarat hak cipta, yaitu keaslian. Apakah berita itu murni buatan wartawannya atau mendapat sentuhan tangan editor. Dilihat dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Karya jurnalistik tidak bisa dibuat sendiri, tetapi juga melibatkan banyak orang dan masih dipertanyakan orisinilnya. 

Copyright Image : project-disco


Yang perlu dijamin media adalah hak moral dan finansial jurnalis. Karena karya jurnalistik sendiri sudah dikategorikan memiliki hak moral. Meskipun hak moral merupakan bagian dari hak cipta, kata dia, namun keuntungan yang diperoleh hanya yang bersifat non-ekonomi. 

Contohnya, pengakuan seseorang melalui pencantuman nama di setiap karyanya. Hak cipta karya jurnalistik baru bisa lepas atau tak lagi dimiliki media massa setelah 50 tahun.

Selain itu bab ini membahas mengenai hak cipta foto, terdapat kasus di Inggris dimana Bluboy ingin menggunakan suatu foto untuk membuat sebuah poster, tetapi ternyata foto tersebut masih dalam tenggat waktu 15 tahun setelah disebarkan. 

Jadi dalam hal ini Blueboy bisa dikatakan melanggar hak cipta, jika tetap ingin menggunakan foto tersebut Blueboy harus membayar dalam jumlah yang lumayan besar untuk transfer hak cipta untuk posternya. Selain itu Blueboy juga akan mendapat hak untuk mengeksplore foto tersebut di masa depan. Jika tidak dilakukan maka dia akan dikenakan sanksi Hukum atas pelanggaran hak Cipta

Di Indonesia, Undang – undang Hak Cipta dibuat dengan meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works serta World Intellectual Property Organization Copyright Treaty(Geneva, 20 Desember 1996) sejak 1997. Dan undang-undang pertamanya adalah UU No.12/1997, kemudian UU No.19/2002, lalu DPR mengesahkan RUU menjadi UU aturan baru tentang Hak Cipta dalam UU No. 28/2014.

Hak Cipta atas foto sendiri tertuang pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2014, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Yang perlu dicermati adalah kata “prinsip deklaratif” yang membuat suatu karya harus diumumkan barulah perlindungan oleh negara melekat. Hal tersebut memungkinkan seorang fotografer yang hanya menyimpan fotonya dan orang lain mencuri fotonya lalu mempublikasikannya (misalnya lewat Facebook), maka si pencuri justru lebih kuat di mata hukum bila kelak terjadi gugatan atau sengketa. Hanya karena si pemilik asli tidak menjalankan “prinsip deklaratif”.

1 comment:

Powered by Blogger.