MEDIA LIGHT 18 - Morality and The Media

Pornografi media yang kini seolah tanpa sadar menyajikan berita, tayangan, dan isi-isinya yang tidak senonoh untuk ditampilkan ke publik. Pornografi media dalam bab ini dijelaskan sebagaimana dalam Obsence Publication Art 1959 dijelaskan pada pasal 1
"For the purposes of this Act an article shall be deemed to be obscene if its effects or (where the article comprises two or more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it". 
Bunyi pasal tersebut jika disimpulkan berisikan efek penyebarluasan konten yang berupa tulisan, gambar, suara yang dapat merusak moral masyarakat. 

Asosiasi Nasional Kepala Sekolah di Inggris meminta agar anak-anak diajari dampak pornografi tentunya dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Dan pelajaran itu dimasukan dalam kurikulum nasional. Jadi dari usia muda yaitu 10 tahun akan diajari cara mengakses internet yang aman dan diberikan peringatan tentang konten dalam situs-situs. 

Anak-anak tumbuh dalam dunia yang dipenuhi kejahatan seksual, apalgi dengan mudahnya mengakses situs pornografi di internet dan mereka membutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Kuncinya agar para remaja sadar dengan kehidupan personal mereka dan apa yang mereka lihat. 

Credit Image : refinery29

Pornografi bukanlah seks yang normal, kebebasan untuk mengakses pornografi secara online, disandingkan dengan masyarakat yang enggan berbicara mengenai seks telah menghasilkan kondisi "pornografi menjadi pendidikan seks". 

Hal yang mengkhawatirkan adalah tekanan terhadap perasaan anak perempuan dan laki-laki untuk melakukan seuatu yang tidak seharusnya tidak mereka lakukan. Jika banyak remaja menyaksikan pornografi, dan aktivitas penyebaran pornografi, maka akan mempengaruhi kehidupan seksual mereka.

Secara umum batasan mengenai pornografi memang hanya sebatas pada adegan yang berbentuk seksual dan pada organ vital tertentu hal tersebut berlaku dibelahan dunia barat. 

Namun lain halnya dengan belahan dunia timur yang memiliki norma dan kebudayaan yang tinggi , tentu saja memiliki batasan yang lebih mengenai pornografi. Tak sekedar adegan seksual dan organ vital saja, namun pakaian dan penggunaan bahasa memiliki batasan yang ketat. 

Begitu halnya dengan Indonesia, yang juga memiliki batasan yang sangat ketat untuk masalah pornografi , yang paling terkenal adalah masalah belahan hingga mencuat karena kasus kartun Spongebob.

Indonesia sendiri memiliki undang – undang no 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE) dan undang – undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi. 

Walaupun penegakan hukum masih lemah dan masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pornografi. Sebagaimana contoh yang ada di berbagai macam media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube. 

Disana banyak terdapat konten – konten pornografi tetapi cyber police tidak merunut pelaku kejahatan tersebut yang mana semakin berkembang tiap harinya. Disisi lain, Kominfo sebagai regulator sendiri melakukan beberapa kebijakan seperti pemblokiran berkala dan menerima laporan mengenai konten – konten bermuatan seksual. 

Apalagi kejadian seperti pemblokiran vimeo.com yang menjadi perdebatan sengit diantara netizen dan kominfo tentang konten yang bermuatan seksual, meskipun memang hanya sedikit saja yang bermuatan seksual tapi tetap saja website vimeo.com sampai sekarang masih belum bisa diakses.

Selain itu terdapat hal yang masih abu – abu dalam pemberitaan mengenai kejahatan seksual sekarang ini. Media bermaksud melakukan pemberitaan mengenai kejahatan seksual agar masyarakat lebih berhati – hati lagi, tetapi terkadang pemberitaan yang ada malah menggunakan diksi yang kurang tepat walaupun secara kenyataan memang kejadian tersebut terjadi. 

Selain itu terdapat beberapa koran yang memang menjadikan berita – berita mengenai kejahatan seksual tersebut sebagai komiditi dan dalam kenyataannya memang sudah memiliki penggemarnya sendiri. 

Di masyarakat hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan dan seolah tidak ada yang salah dengan koran yang mejual berita – berita tersebut. Dewan Pers sendiri memang tidak menganggap hal tersebut sebagai bagian dari Jurnalisme dan hampir tidak penah terjadi pembredelan, pencekalan, ataupun penerbitan koran kuning tersebut. 

Contoh koran lampu hijau, meteor, memorandum sampai sekarang masih dapat dijumpai dibeberapa loper koran yang ada. Sebagai bangsa timur yang menjujung tinggi moral, seharusnya masalah ini dapat diatasi dengan baik agar tak menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan di masyarakat.

No comments:

Powered by Blogger.