MEDIA LIGHT 17 - The Reality of Indonesian Media




Sulit bagi segelintir pemilik media Indonesia yang telah dibahas sebelumnya untuk mengubah pendekatannya terhadap konten media. Lim (2012: 9) dalam penelitiannya mengatakan bahwa masalah terbesar yang muncul saat ini adalah diversitas atau variasi konten. Saat ini, 65% sampai 80% konten televisi, bentuk media yang paling banyak diakses oleh keseluruhan Indonesia, hanya merupakan konten hiburan dalam bentuk drama, sinetron, komedi, talkshow, berita infotainment, dan seterusnya. Di sisi lain, radio memiliki harapan untuk menjalankan diversifikasi konten, karena sifat pasarnya yang lebih terbuka bagi saingan baru untuk masuk.

Media cetak seperti koran menjadi lebih bervariasi setelah berakhirnya orde baru sebagai bagian dari demokratisasi pers dan media, namun masing-masing memiliki sudut pandangnya tersendiri. Terlebih lagi, sudut pandang dari kaum-kaum yang termarginalisasi jarang disorot, dan hanya diangkat ketika ada berita yang sensasional, dengan framing yang salah.

Media online sekilas terlihat telah memajukan demokratisasi media dengan memberikan jalan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat lewat blog, media sosial, petisi, forum, dan seterusnya, namun pada kenyataannya sangat jarang ada yang mendengarkan kritik-kritik masyarakat. Contoh akhir-akhir ini adalah permintaan untuk menghentikan tayangan-tayangan tertentu yang tidak mendidik dan berisi kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, di televisi.

Lalu, bagaimana tindakan Indonesia terhadap masalah konglomerasi media ini? Untuk mengawali, sudah ada hukum dan perundang-undangan mengenai kepemilikan media. Lebih tepatnya lagi, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ayat 1, pasal 18 menyebutkan bahwa “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi”. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 telah memberikan sejumlah aturan bagi kepemilikan media dan pembatasan hak milik silang antar bentuk media.

Namun, terlihat jelas dalam praktiknya sekarang ini, aturan-aturan tersebut sama sekali tidak terlaksana. Media hanya dimiliki oleh sejumlah kelompok yang dapat dihitung dengan jari. Padahal, hukum adalah salah satu faktor yang kekuatannya dapat membatasi kewenangan media. Jane Kirtley dalam handbook Media Law mengatakan bahwa “Censorship—government-imposed restraint on freedom of speech and expression—poses the greatest single threat to a free press. …  The government demands accuracy in reporting news. But requiring accuracy only raises more questions: What is truth? Who decides? The government?” (Kirtley, 2010: 9). Penyensoran adalah pembatas terhadap kebebasan berekspresi yang diberikan oleh pemerintahan, dan merupakan ancaman terbesar bagi pres bebas. Pemerintahan menginginkan ketepatan dalam penulisan berita, namun ketepatan seperti apakah yang dicari? Pihak pemerintahan dan hukum seharusnya menjadi penyaring bagi pesan yang disampaikan media.

Seluruh kasus di mana hukum diabaikan untuk membentuk sebuah konglomerasi media sendiri dengan alasan bahwa ini merupakan bentuk demokratisasi pers dan media, dan merupakan bentuk kebebasan berekspresi, berakar pada liberalisasi pers pasca orde baru dan penggunaannya sebagai dasar pembentukan “demokrasi”. Hukum yang seharusnya mengatur kegiatan media telah diabaikan dan mulai diragukan keberadaannya, dan grup media yang terlahir atas asas demokratisasi pers justru menggunakannya untuk bermacam-macam kepentingan, baik itu ekonomi maupun politik.

Media merupakan alat yang efektif dalam menyebarluaskan informasi atau mendapat keuntungan. Oleh karena itu, media seringkali dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk tujuan yang menguntungkan mereka, bahkan sampai memanipulasi pesan media tersebut. Pasar yang besar juga berarti besar potensi keuntungan yang didapat, dan media memenuhi syarat sebagai pasar yang mencakup wilayah yang luas dan banyak orang.

Di Indonesia, sampai sekarang masih muncul kasus-kasus dimana terdapat manipulasi konten dari pihak pemilik media, yang kebanyakan juga memiliki kekuatan politik. Di sisi lain pula, terdapat homogenitas konten media karena para audiens memiliki demand untuk konten yang tergolong dangkal, seperti acara infotainment, drama, dan sebagainya, dan oleh karena itu mereka membentuk keinginan pasar, yang juga membuat pemilik media melihat pasar sebagai kesempatan untuk menarik keuntungan.



DAFTAR PUSTAKA


Kirtley, J. (2010). Media Law Handbook Series. United States Department of States: Bureau of International Information Program
Lim, M. (2012). The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia. Research report. Tempe, AZ: Participatory Media Lab At Arizone State University.
McChesney, R. (2004). The problem of the media: U.S. communication politics in the Twenty-First century. New York: Monthly Review Press.
McQuail, Denis. (2009). Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika.

Shoemaker, P & Reese, S. (1996). Mediating the Message. New York: Longman Publisher USA.

No comments:

Powered by Blogger.